Ormas Islam se-Jabar Menolak Parade Lintas Budaya karena dianggap Musyrik dan Tidak Sesuai Aqidah
 |
| Ratusan massa yang tergabung dalam beberapa Ormas Islam se-Jabar menolak rencana pemerintah kota Bandung yang menyelenggarakan parade lintas budaya pada 15 februari 2020/Foto Ayobandung.com |
Eastjourneymagz.com–Ratusan massa yang tergabung dalam beberapa Ormas Islam se-Jabar menolak rencana pemerintah Kota Bandung yang akan menyelenggarakan parade lintas budaya pada 15 Februari 2020. Juru bicara ormas mengatakan parade ini penuh dengan nuansa kemusyrikan yang bertolak belakang dengan agama Islam.
Sebagaimana dilansir dari Republik.co.id, pengunjuk rasa tersebut menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Gedung Sate, Senin (3/1). Mereka melakukan orasi, setelahnya menemui Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
“Kami menolak karena acara ini penuh dengan nuansa kemusyrikan yang bertolak belakang dengan agama Islam,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Iwan Daryana kepada Wagub.
Menurut Iwan parade yang bersamaan dengan tanggal ibadah salah satu agama itu kurang tepat. Pihaknya menolak karena khawatir akan tercampur akidah agamanya.
“Kami nggak mau Kota Bandung aqidahnya jadi kotor,” tegasnya.
Iwan juga mengatakan Ormas Islam tidak akan tinggal diam jika pemerintah masih bersikukuh menggelar parade lintas budaya tersebut.
“kami hanya memastikan agar acara (parade) tersebut jangan digelar, karena bersamaan dengan hari besar satu agama,” tegasnya.
Iwan mengakui Bandung Raya merupakan wilayah yang toleransinya cukup tinggi karena tidaka ada upaya pengerusakan rumah ibadah agama lain. Ia juga meminta agar toleransi jangan dijadikan alasan, mengingat bisa merusak aqidah agama yang dipeluknya saat ini.
Ia menambahkan Pihaknya juga menolak menolak rencana kirab budaya Jabar yang akan digelar di Cirebon juga mengandung potensi kesyirikan. Menurutnya acara tersebut menghancurkan sendi-sendi umat Islam.
Kampung Toleransi dikaji Lagi
Dewan Dakwah Indonesia Provinsi Jabar, M Roin mengatakan Kampung Toleransi yang di buat oleh Pemkot Bandung perlu dikaji lagi. Menurutnya kampung tersebut pada dasarnya tidak dibutuhkan. Sebaliknya kehadiran kampung ini kata dia justru akan menggiring opini, kemudian terbentuk panitia lintas agama. Yakni, umat lain dilibatkan dalam acara keagamaan.
Misalkan saja imbuhnya, saat natal masyarakat yang Muslim dilibatkan menjadi panitia. Begitu juga, saat Idul Fitri, pemeluk agama lain menjadi panitia.
“Kampung toleransi ini, kami minta dikaji ulang keberadaannya. Karena, kampung toleransi ini cikal bakalnya ada kirab budaya,” kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya menyangkan sikap pemerintah yang justru menempatkan Kirab Budaya ersamaan dengan hari keagamaan pemeluk agama lain.
“Mengapa tak digelar saat hari jadi Kota Bandung atau hari jadi Provinsi Jabar,” tanyanya keheranan.
Menanggapi unjuk rasa tersebut Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan akan membahas lebih lanjut kirab budaya dengan lintas agama. Menurutnya dalam agama Islam sebenarnya boleh muamalah dengan non-Muslim saat berniaga dan kehidupan sosial.
“Nah kalau aqidah itu prinsip. Pemerintah harus hadir agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kami akan bahas lagi untuk memberikan masukan pada Gubernur karena beliau yang akan memetuskan,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar, Dedi Taufik, berdasarkan informasi kirab lintas budaya akan di gelar di Bandung oleh Pemkot Bandung. Di Provinsi Jabar sendiri, minat wisatawan berbasis budaya dan religi cukup tinggi hampir 60 persen.
“Kalau kirab yang di Cirebon, memang provinsi yang akan memfasilitasi. Ini tapi terkait ulang tahun Cirebon yang bertepatan dengan 61 muharam,” katanya.
Dedi mengatakan, setahu dirinya isi kegiatan tersebut hanya biasa saja. Karena, lebih berisi festival budaya dan lebih mengangkat kebudayaan lokal,” kata Dedi. (Sumber Republika.co.id)
