Greenpeace Indonesia Ingatkan Pemerintah Indonesia untuk Tidak Meramba Hutan Gambut bagi Lahan Sawah
Eastjourneymagz.com– (siaranpers) Greenpeace Indonesia peringatkan pemerintah Indonesia terkait bahaya penggunaan lahan gambut untuk persawahan. Rencananya pemerintah akan memulai proyek cetak sawah baru (food estate) dimana mengorbankan lahan seluas 164.598 hektar gambut di Kalimantan.
Untuk menyukseskan proyek tersebut Presiden Joko Widodo bahkan mengunjungi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk meninjau proyek food estate pada Kamis, 8 July 2020.
Ketua Tim Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas menyatakan hanya berselang sekitar satu minggu pemerintah Kalimantan Tengah mengumumkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, Presiden Jokowi terbang ke Palangkaraya utamanya untuk memberi lampu hijau proyek yang berpotensi merusak 164.598 hektar lahan gambut yang kondisinya sudah memprihatinkan.
“Sejak 2015, lebih dari seperempat juta hektar hutan lahan gambut telah terbakar di Kalimantan Tengah, para ilmuwan mendesak Indonesia melindungi semua lahan gambut untuk demi menghentikan laju perubahan iklim. Pemerintah justru sebaliknya membuat program pengubahan lahan yang akan mengganggu ekosistem lanskap gambut dan berpotensi menjadi malapetaka kebakaran lahan semakin parah,” kata Arie.
Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk ikut mengelola sektor pangan salah satunya proyek food estate. Keduanya hari ini meninjau Food Estate di Kabupaten Kapuas dimana Presiden Suharto meluncurkan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar pada tahun 1995, tujuannya memperkuat ketahanan pangan dengan mengubah lahan gambut menjadi padi.
Proyek ini gagal menghasilkan beras dan meninggalkan bekas kehancuran lahan gambut yang kaya akan karbon dan kini menjadi area yang rawan kebakaran lahan.
“Sepanjang hidup saya tinggal disini dan setiap tahun saya masih menyaksikan warisan beracun dari kegagalan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar. Kami dijanjikan pasokan pangan melimpah namun itu tidak pernah ada hanya meninggalkan kesulitan ekonomi lokal dan penyakit dari kabut asap dari kebakaran tahunan,” ungkap Arie.
Ketahanan pangan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mendesak Indonesia ke dalam rencana yang memicu perubahan iklim dan tidak dapat menjamin masa depan yang sehat, adil dan bebas api.
Pemerintah harus menghormati ikatan mendalam yang dimiliki masyarakat Kalimantan Tengah dengan tanah ini dan memberikan alternatif untuk mengembangkan tanaman lokal yang tidak bergantung pada eksploitasi lahan gambut.
“Harus ada proses konsultasi publik yang diadakan dengan orang-orang yang paling terkena dampak oleh rencana pembangunan di masa depan,” kata Arie.
Ia menambahkan jangan menjadikan ketahanan pangan sebagai alasan untuk mendorong Indonesia ke proyek yang memicu perubahan iklim yang akan mengorbankan kesehatan dan masa depan masyarakat untuk terbebas dari asap tahunan.
“Pemerintah harus menghormati ikatan mendalam yang dimiliki masyarakat Kalimantan Tengah dengan tanah ini dan memberikan alternatif untuk mengembangkan tanaman lokal yang tidak bergantung pada eksploitasi lahan gambut. Harus ada proses konsultasi publik terlebih dahulu dengan masyarakat yang paling rentan terkena dampak pembangunan,” imbuh Arie.
Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikan peluang pengembangan alternatif bagi masyarakat lokal dan mempromosikan tanaman lokal seperti sagu dan jagung, yang tidak bergantung pada eksploitasi lahan gambut.
Mendesak pemerintah agar memprioritaskan perlindungan lahan gambut tersisa agar tetap utuh, serta pemulihan lahan gambut rusak dengan membasahi, revegetasi dan revitalisasi secara signifikan mengurangi potensi kebakaran.
