Ilustrasi Pilkasa/ Foto Spesial

Eastjourneymagz.com—Organisasi Katolik Vox Populi Institute Indonesia kembali menggelar diskusi politik seri XVIII yang bertajuk Memburu Tiket Parpol, Senin, 3 Agustus 2020 Pukul 14.00-16.30 WIB. Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan Parpol memiliki peran penting dalam memberikan tiket kepada calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung akhir 2020.

“Parpol-lah yang mengusahakan seorang kandidat disamping mereka yang maju secara independen. Akan sangat mustahil juga jika Pemilu tanpa Partai,” kata dia dalam daring itu, Senin (3/8).

Menurutnya calon yang berkompetisi dalam Pilkada harus memenuhi empat kriteria utama yakni elektabilitas, integritas, kapabilitas, dan finansial. Meski demikian ia tidak menampik munculnya berbagai praktik yang kotor dalam Pilkada.
Baca Juga:

• Bali Dinobatkan Sebagai Salah Satu Wisata Terpopuler Dunia Tahun 2020
• Jateng Valley Diprediksi Masuk Destinasi Wisata Lima Besar Dunia

“Ada banyak pertanyaan kita dalam Pilkada, contoh saja biaya yang digelontorkan kandidat yang sangat bombastis. Terutama bagaimana mengembalikannya, kalau dihitung secara matematis uang itu tidak bisa dikembalikan dengan cara formal (berdasarkan gaji, red),” kata Handojo.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Melkiades Laka Lena menjelaskan memburu tiket partai merupakan pekerjaan yang tidak mudah apalagi calon yang tidak memiliki Partai Politik (Independen). Partai, kata dia, akan mengutamakan kadernya dalam Pilkada maupun Pilpres.

“Ini pekerjaan yang sukar-sukar mudah, mudah-mudah sukar, apalagi bagi orang yang tidak berpartai politik, karena sejatinya kader politik itu akan mengutamakan kader partainya,” kata dia.

Melki membeberkan tiga kategori calon yang akan diusung partai yakni petinggi partai, kader partai atau keluarga dekat partai.

“Ini yang menjadi logika partai politik,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.

Di samping ketiga kategori tersebut Melki mengakui partai juga bersandar pada hasil survei terhadap calon pemimpin sehingga lebih terbuka. Hal itu termasuk mempertimbangkan kapasitas dan elektabilitas hingga kemampuan logistik.

“Survei itu itu menjadi satu-satunya rujukan partai. Makin kesini satu-satunya menjadi di samping kategori tadi. Saat ini partai politik terbuka dengan suara rakyat melalui survei” tuturnya.

Calon Bupati Kabupaten Nabire, Papua, Fransiskus Xaverius Mote menyampaikan Partai seharusnya turun secara langsung ke daerah untuk mendapatkan kandidat yang siap bekerja untuk rakyat. Hal itu dilakukan melalui mekanisme partai dengan melibatkan organ-organ Partai dari pusat hingga daerah.

“Calon kepala daerah idealnya tidak lagi memburu partai politik. Malah sebaliknya partailah yang memburu kandidat yang layak. Dalam hal ini Parai politik tau benar, siapa yang pantas dan siapa yang layak untuk menjadi calon pemimpin di daerah,” beber calon bupati yang mengusung tagline Nabire Sejahtera ini.

Partai mesti mempertimbangkan ke depannya agar bakal calon kepala daerah tidak lagi berbondong-bondong dan antri ke Jakarta untuk merebut hati partai. Partai mesti turun langsung di daerah dan menakar calon-calon yang memiliki elektabilitas dan integritas.
Baca Juga:

• Jateng Valley Diprediksi Masuk Destinasi Wisata Lima Besar Dunia
• Film Kisah Cinta Dua Sejoli asal Bali dan Prancis, Gambarkan Hubungan Mesra Jakarta-Paris

“Saran kami juga kepada partai politik untuk mengenal ke bawa, tidak boleh diputuskan di Jakarta saja. Jangan Jakarta yang mengambil kebijakan di daerah, siapa yang unggul di daerah, itu yang harus didukung. Partai harus memburu kandidat yang pas dan menetapkan dia. Karena maju mundurnya Indonesia juga di tangan Partai Politik,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua ini.

Sementara itu calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur yang adalah Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik Kementerian Agama periode 2014-2019, Eusabius Binsasi mengemukakan komunikasi politik menjadi instrument yang penting dalam mendapatkan dukungan partai Politik.

“Faktanya, meskipun calon pemimpin punya integritas, elektabilitas, akuntabilitas hingga isi tas percuma saja  kalau tidak didukung oleh partai politik,” kata dia.

Untuk itu Wakil dari Juandi David ini menekankan komunikasi politik harus dibangun oleh calon mulai dari tingkat daerah Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat pusat. Komunkasi yang dibangun adalah untuk mensinergikan cita-cita dan kemampuan calon pemimpin daerah dengan  visi misi partai.

“Saya mendatangi semua partai dengan harapan akan mendapatkan rekomendasi. Karena kalau saya mendapat partai tertentu belum tentu saya mendapat peluang,”  kata Eusabius yang telah terdaftar sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai situasi pandemi ini bisa menjadi peluang sekaligus celah dalam Pilkada tahun ini. Menurutnya terdapat banyak praktik penyimpangan yang bisa saja terjadi dalam proses perekrutan pilkada.

“Coba kita bayangkan fokus kita saat ini adalah covid 19. Di saat bersamaan ada yang bergerilya mendapatkan tiket partai. Perburuan tiket di tengah masyarakat yang kurang fokus dan serius ini menjadi rentan bagi praktik penyimpangan untuk mendapatkan tiket tersebu,” kata dia.

Di sisi lain Pilkada di tengah Covid 19 ini  mampu menciptakan pembatasan terutama nafsu untuk mendapatkan tiket Partai. Ia menilai proses rektutmen kepala daerah ini memberi peluang bagi praktek jual beli kursi untuk mendapatkan tiket di partai politik.

Ia menambahkan koalisi yang dibangun untuk mengusung kepala daerah lebih banyak dibangun atas inisiatif calon kepala daerah tidak ada format dari DPP partai di Jakarta yang memastikan koalisai yang sama dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal yang terjadi adalah calon diminta untuk mencari sendiri partai politik untuk bergabung dengan partai koalisai.

“Karena ini inisiatif calon kepala daerah maka bagaimana soal meyakini partai tadi dan saya tidak yakin itu dengan kata-kata kosong itu bisa meyakinkan elit partai politik. Dari daerah menuju Jakarta banyak sekali yang harus dilewati untuk mendapatkan nomor-nomor elit partai politik,” bebernya.

“Ada jalan berliku yang dilalui calon tadi pasti megundang jalan pintas untuk bisa menjadi calon definitif ,” tutupnya.
Baca Juga

• Bali Dinobatkan Sebagai Salah Satu Wisata Terpopuler Dunia Tahun 2020
• Ini Spot yang Paling Diincar di Puru Kambera Sumba, Mirip Australia hingga Afrika

Pantai Atuh Nusa Penida/ Blog.Pergi.com