Pemantaun Protokol Kesehatan Tempat Wisata DKI Jakarta dan Jabar untuk Meniningkatkan Kepercayaan Wisatawan


Taman Mini Indonesia Indonesia Indah

Eastjourneymagz.comDalam rangka menyambut pembukaan tempat wisata di DKI Jakarta dan Jawa Barat di era normal baru pemerintah melakukan peninjauan lapangan. Langkah ini dilakukan agar kegiatan wisata tetap produktif dan aman dari wabah corona (Covid 19).

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf R. Kurleni Ukar mengatakan peninjauan protokol tersebut akan dijalankan di sejumlah lokasi wisata di kedua provinsi tersebut. Untuk itu pelaku usaha didorong agar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Menurutnya protokol di sektor wisata ini merupakan kebijakan pemerintah  yang diatur dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Protokol ini mutlak diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, baik wisatawan, pelaku usaha maupun pekerjanya. Perlu dilakukan pengawasan serta evaluasi secara ketat,” kata dia  dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya mengandeng Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Penunjauan lapangan tersebut dilakukan selama sepekan di kedua provinsi tersebut.

“Dari hasil pemantauan di lapangan, para pengelola tempat wisata sudah menerapkan protokol kesehatan dengan cukup baik, namun kedisiplinan pengunjung dalam mengikuti protokol masih harus ditingkatkan,” kata Kurleni Ukar.

Beberapa prosedur standar telah dilakukan di lapangan seperti pengukuran suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan/hand sanitizer di berbagai tempat, penggunaan masker dan pembersihan dengan disinfektan secara berkala telah dilakukan.

“Imbauan terkait protokol kesehatan dan Covid-19 sudah ditempatkan di beberapa titik dan disosialisasikan secara berkala melalui pengeras suara di lapangan. Arus masuk dan keluar, jam berkunjung serta jumlah pengunjung juga diatur agar tidak terjadi penumpukan di lokasi wisata,” bebernya.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat peraturan kuota terhadap pengunjung atau pembatasan bagi pengunjung yang ingin masuk ke destinasi wisata. Pemerintah setempat menerapkan kuota 30 hingga 50 persen.

“Karyawan yang bertugas juga dipastikan sehat dan dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti pelindung wajah, masker, dan sarung tangan,” jabarnya.

Sementara itu sistem penjualan tiket juga diberlakukan secara during. Meski demikian sistem penjualan cashless tetap diberlakukan namun dengan ketentuan tertentu.

Protokol kesehatan tersebut perlu disosialisasikan agar pengunjung bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang akan terus dijalankan ke depannya. Sosialisasi juga terus digencarkan mengingat banyak warga yang belum memahami dan tidak mudah menerima peraturan tersebut.

“Kami juga menyampaikan beberapa saran perbaikan kepada para pengelola lokasi. Sosialisasi, pengawasan serta evaluasi perlu terus dijalankan,” kata Kurleni Ukar.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan agar wisata di era new normal ini membawa dampak yang baik bagi masyarakat maka kesiapan daerah, pelaku industri, maupun masyarakat masing-masing daerah sangat penting dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Pada pelaksanaan protokol ini jangan sampai mengorbankan pengunjung dan berujung pada menurunnya rasa percaya wisatawan. Hal itu akan terjadi apabila masih terdapat peningkatan kasus saat penerapannya nanti.

“Karena memperbaiki protokol bisa dalam waktu satu atau dua hari, tetapi mengembalikan rasa percaya wisatawan itu butuh waktu lama,” kata Wishnutama.

Wishnutama juga menjelaskan pihaknya telah menyusun protokol Cleanliness, Health and Safety (CHS). Protokol tersebut dibuat dalam bentuk video edukasi dan handbook yang ditujukan kepada para pelaku usaha parekraf.

“Diharapkan pemerintah daerah dapat terus mengawasi dan mengevaluasi penerapannya,” jelas Wishnutama.

Menurutnya sektor pariwisata merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional. Memperbaiki protokol bisa dilakukan dengan cepat, namun membangun kepercayaan kembali membutuhkan waktu yang lama.

“Oleh karenanya dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam penerapan protokol kesehatan tersebut.” tutup Wishnutama.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Dataran Tinggi Dieng Menjadi Ikon Wisata Internasional
Next post Pemerintah Perlu Mendorong Stakeholder di Sektor Wisata untuk Terus Tingkatkan Trust Wisatawan