Mentri Perhubungan Menepis Isu Bandara Labuan Bajo yang dijual
Eastjourneymagz.com— Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu destinasi wisata premium saat ini. Daerah ini bahkan digadang-gadang untuk menjadi wisata super prioritas sehingga pemerintah menggelontorkan dana yang besar dalam membangun Labuan Bajo.
Di tenga percepatan pembangunan di Labuan Bajo diisukan bahwa Bandara Komodo Labuan Bajo dijual kepada pihak tertentu. Bandara yang diisukan tersebut merupakan landasan udara yang saat ini menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah pusat. Di bandara ini merupakan pintu masuk wisatawan yang akan melancong ke Labuan Bajo.
Kementerian Perhubungan menepis isu bahwa Bandara Komodo dijual ke pihak tertentu. Pengelolaan bandara yang bertaraf Internasional ini diserahkan ke swasta yakni kepada Konsorsium Cardig Aero Service (CAS).
Ada dua perusahaan besar yang berada dalam konsorsium ini yakni PT Cardig Aero Services Tbk (CAS Group) dan Changi Airports Mena Pte Ltd. PT Cardig Aero Services Tbk (CAS Group) merupakan perusahaan sewasta terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang jasa penunjang transportasi udara. Sementara itu Changi Airports Mena Pte Ltd merupakan perusahan sewasta asal Singapura.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan Consorsium ini keluar sebagai pemenang tender proyek pengembangan Bandara Komodo senilai Rp 1,2 triliun di Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Budi Karya Sumadi, menjelaskan pengelolaan Bandara Komodo menggunakan skema perjanjian Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bukan menjualnya ke swasta atau asing. Menurutnya Bandara ini akan diserahkan kepada pemerintah 25 tahun kemudian. Pembangunan bandara bersekala internasional tersebu ditargetkan akan rampun 5 tahun ke depan,
Lebih lanjut ia menjelaskan kerja sama KPBU, CAS bakal merancang, membangun, dan membiayai pembangunan fasilitas sisi darat, udara, dan pendukung. Dana investasi tersebut dipakai untuk pembangunan landas pacu atau runway sepanjang 2.700 meter dan diperpanjang lagi hingga 2.750 meter.
Konsorsium juga akan memperluas apron 20.200 meter persegi, dan memperluas terminal domestik 6.500 meter persegi. Selain itu, membangun terminal internasional seluas 5.538 meter persegi, pembangunan terminal kargo seluas 2.860 meter persegi, dan pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya.
“Dengan pembangunan tersebut, Bandara Komodo bisa memnfasilitasi penerbangan-penerbangan luar negeri dengan pesawat menengah hingga besar, seperti tipe pesawat Airbus A300,” kata dia di Jakarta, Sabtu (08/02) sebagamana dilangsir dari Kompas.com.
“Ini artinya, bandara tersebut ideal untuk penerbangan langsung atau direct flight dari luar negeri seperti Australia, China, Hong Kong. Bandara ini ditargetkan bisa menampung pergerakan penumpang hingga 4 juta orang dalam setahun, dari saat ini hanya 720.000 penumpang per tahun,” imbuhnya.
Ia menambahkan nanti juga kapasitas kargo ditambah hingga 3.500 ton. Dengan skema KPBU kata dia mempermudah pemerintah karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya atau menghemat anggaran. “Pemerintah tak perlu mengeluarkan dana, sehingga dana APBN bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur pendukung lain seperti akses jalan dan sebagainya,” bebernya.
Dalam kerjasama tersebut imbuhnya CAS mendapatkan izin konsesi atas Bandara Komodo selama 25 tahun. Nanti pada saat masa kerja sama berakhir, Badan Usaha wajib menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo kepada pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara.
“Pengelola bandara juga diwajibkan membayar biaya konsesi di muka sebesar Rp 5 miliar dan konsesi tahunan dari pendapatan Bandara Komodo sebesar 2,5 persen dengan pembayaran dua kali setahun, dan meningkat sebesar 5 persen setiap tahunnya.Pengelola bandara juga diwajibkan membayar clawback sebesar 50 persen.
,” lata dia.
